Kebijakan ( Money Politics)

Saya adalah mahasiswa Kehutanan. Ketika saya masuk ke jurusan ini,, saya sangat tidak tertarik, dan merasa kalau aku terdampar di suatu tempat antah berantah. Hehehe. Itu dulu ketika aku tidak tahu tentang kehutanan sama sekali. Tapi sekarang, kehutanan itu mendarah daging buatku, apalagi sekarang kami sudah menjadi fakultas.

Banyak sekali pengetahuan yang kudapatkan dari kehutanan ini, terutama ketika kami belajar tentang kebakaran hutan, memang agak gimana gitu, tapi kami harus mempelajarinya. Aku baru sadar sesuatu, bahwa kebijakan dibuat untuk kepentingan beberapa pihak saja, alias money politics. Mengapa demikian?

Sejak dulu kebakaran hutan sering terjadi, sehingga semakin sedikit hutan di dunia ini, tanpa terkecuali Indonesia. Karena lading berpindah, HPH. Dimulai tahun 1982/1983, terjadi kebakaran hutan seluas 3,6 juta Ha di Kalimantan Timur. Tahun 1987 lebih kecil. Tahun 1991 500.000 Ha hutan terbakar, semua itu untuk pembukaan lahan, HTI atau pun perkebunan kelapa sawit. Puncaknya ketika tahun 1994, hutan seluas 5,4 juta Ha mengalami kebakaran hingga membuat polusi lintas antar negara. Oleh karena itu dibuatlah sebuah KEBIJAKAN, yaitu PLTB (pembukaan lahan tanpa tebang). Wow, keren ya namanya, dan perencanaannya pun pasti mantap. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, setelah kebijakan itu dibuat, pada tahun 1997/1998 terjadi kebakaran lebih besar lagi, seluas 10 juta Ha hutan habis dilahap si jago merah. Kemana kebijakan yang dibuat tadi? Kok kebakarannya makin banyak. Itulah kebijakan dari pemerintah, hanya untuk keuntungan kepada mereka. Mereka membuat kebijakan ataupun larangan, tapi pada prakteknya tidak ada dilakukan pengawasan dan pelaku pun tidak ada mendapat sanksi. Kenapa bias gitu? Ya bias lah, ada uang, semua aman.

Itu lah KEBIJAKAN yang ada di negara ini, banyak sekali, tapi hampir tidak ada mau menurutinya. KEBIJAKAN hanya untuk money politic  si pembuat kebijakan. Kali ini lagi musim-musimnya berita hangat dan yang paling hangat adalah PILKADA mau diambil alih DPR. Itulah money politic tadi, untuk keuntungan sepihak. Apakah itu bisa terjadi, memang bagus rencananya, tapi tidak bisa diterapkan di Indonesia karena DPR nya tidak ada yang dapat dipercaya. Marilah kita doakan kebijakan2 yang akan dibuat di negara ini..

Salam Harjoshrian.